User Rating: 0 / 5

          Pasca diberlakukan Undang-Undang No 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), istilah kewenangan menjadi sangat umum digunakan dalam hukum pidana. Hal ini tak lain dan tak bukan, karena masuknya norma kewenangan dalam Pasal 3 UUPTPK, yang mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Read more ...

User Rating: 5 / 5

          Membaiknya ekonomi dan tatanan sosial dewasa ini, telah menumbuhkan perilaku masyarakat Indonesia yang sadar akan kesehatan. Salah satu faktor yang mendorongan kesadaran akan kesehatan, adalah adanya perbaikan sektor pendidikan yang mampu menghadirkan informasi mendasar pentingnya arti kesehatan. Kondisi ini menjadikan masyarakat kian mempercayai dunia medis modern, dimana sebelumnya, di Indonesia pengobatan tradisional merupakan rujukan utama masyarakat mencari pengobatan.

Read more ...

User Rating: 0 / 5

          Lembaga paksa badan atau istilahnya disebut Gijzeling merupakan lembaga upaya paksa agar debitur memenuhi kewajibannya. Gijzeling dikenakan terhadap orang yang tidak atau tidak cukup mempunyai barang untuk memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud paksa badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan debitur yang beritikad tidak baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Paksa badan ditetapkan untuk enam bulan dan dapat diperpanjang setiap enam bulan dengan keseluruhan maksimum tiga tahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

Read more ...

User Rating: 0 / 5

         Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam dan luar negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen penerimaan berasal dari sektor pajak.

Read more ...

User Rating: 0 / 5

Pasca diberlakukan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan UU No. 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kini tindak pidana korupsi menjadi suatu tindak pidana yang sangat popular di masyarakat. Hal ini karena pasca lahirnya undang-undang tersebut, penindakan tindak pidana korupsi kian massif dilakukan penegak hukum. Dahulu ketika delik tindak pidana korupsi masih diatur dalam KUHP, hampir tak terdengar perkara tindak pidana korupsi yang tengah diusut penegak hukum.

Read more ...